Kebijakan Pembangunan Peternakan Indonesia Dalam Tata Kelola Otonomi Daerah: Studi Kasus Di Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara

Abstract

Peternakan berkontribusi sangat besar sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat. Selain sebagai salah satu cabang usaha di sektor pertanian, peternakan juga berfungsi sebagai penyedia sumber protein hewani asal hewan yang sangat diperlukan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, model pembangunan peternakan harus disusun dengan mendasarkan pada prinsip keberlanjutan.  Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan desain kerangka pembangungan peternakan nasional dalam implementasinya di tingkat daerah. Studi kasus di Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara dipilih karena daerah tersebut merupakan daerah pemekaran sehingga diasumsikan membutuhkan arah kebijakan dalam pembangunan peternakan yang sesuai dengan potensinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode ini adalah proses kajian yang dilakukan melalui studi pustaka dan pengumpulan data sekunder terkait dengan arah kebijakan pembangunan peternakan berkelanjutan. Studi pustaka dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap peraturan perundangundangan terkait dengan peternakan dan kesehatan hewan yang ada pada tingkat provinsi dan pusat, telaah terhadap perda-perda terkait di tingkat kabupaten. Data sekunder dan hasil-hasil kajian lain menjadi bahan untuk proses analisis secara deskriptif kualitatif untuk memperkuat implikasi kebijakan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa arah kebijakan pembangunan peternakan suatu daerah harus memperhatikan isu-isu terkait otoritas veteriner, pemberdayaan peternak, pendampingan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan, pengembangan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan peternakan berbasis potensi daerah.